Daring PKn XII, 23 Februari 2022 Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa

Daring PKn XII, 23 Februari 2022

Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa

BPUPKI atau dalam bahasa Jepang bernama Dokuritsu Junbi Coosakai dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945.

BPUPKI bertugas menyelidiki berbagai hal

terkait dengan aspek politik, ekonomi, pemerintahan, dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara merdeka.

Tujuan sidang BPUPKI adalah membahas bentuk Negara Indonesia serta merumuskan dasar Negara Indonesia. Bentuk negara kemudian disepakai yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia” (NKRI).

Pada 19 Agustus 1945, PPKI menetapkan pembagian wilayah bekas Hindia Belanda ke dalam 8 provinsi Indonesia yang masing- masing dipimpin oleh seorang gubernur. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Borneo (Kalimantan), Sulawesi, dan Maluku.

PPKI kemudian dibubarkan dan dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diresmikan pada 29 Agustus 1945 dan diketuai oleh Kasman Singodimedjo.

Pada 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan tujuan mengatasi situasi Indonesia yang mulai tidak aman karena kedatangan kembali tentara sekutu ke Indonesia, setelah terjadinya penyerahan Jepang kepada sekutu.

Pada 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat mengenai pembentukan partai politik. Maklumat yang ditandatangani Wakil Presiden Mohammad Hatta ini memberi kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik.

Pada 14 November 1945, terjadi perubahan dengan keluarnya maklumat Presiden, yaitu tanggung jawab pemerintahan ada di tangan para menteri.

Pada masa Revolusi Kemerdekaan ini, terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu:

1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun tahun 1948
2. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat dan Jawa Tengah

 

Sejak 27 Desember 1949, berdasarkan perjanjian Konferensi Meja Bundar, Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat (Republik Indonesia Serikat/ RIS).

Pada masa awal Republik Indonesia Serikat ini, terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

1. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
2. Pemberontakan Andi Azis
3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
4. Setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat, Indonesia menggunakan UUDS 1950 sebagai konstitusi. Berdasarkan UUDS 1950, bentuk negara RI adalah negara kesatuan.

Pada masa demokrasi liberal ini, terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu diantaranya:

1.  Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh
2. Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik ndonesia (PRRI)/Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) Gerakan PRRI/Permesta

Pada masa Demokrasi Terpimpin, sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, yaitu Presiden menjadi kepala pemerintahan dan penyelenggara negara.

Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan tetap berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 yaitu sistem presidensial yaitu presiden menjadi penyelenggara negara dengan bantuan para

menteri.

Adanya pembaruan politik pada masa reformasi dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, antara lain sebagai berikut.

1. Kemerdekaan pers.
2. Kemerdekaan membentuk partai politik.
3. Terselenggaranya pemilu yang demokratis.
4. Pembebasan narapidana politik (napol) dan tahanan politik (tapol).

Sumber bacaan

Buku_Siswa_Kelas_12_SMA_2018 - PPKn

https://serupa.id/dinamika-persatuan-dan-kesatuan-nkri-dari-masa-ke-masa/

Kerjakan Latihan sebagai Presensi  Kehadiran melalui link di bawah ini

https://forms.gle/G8fHZvyWf9YYjpYj6